Office
Wisma Bhakti Mulya 3rd floor
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
Suite 305 - 307
Jl. Kramat Raya No. 160
Central Jakarta 10430
Indonesia
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten disingkat Bank bjb. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. Dugaan korupsi ini berawal dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan adanya kejanggalan dalam penguunaan anggaran yang dilakukan untuk promosi bank tersebut. Diketahui, kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB mencapai Rp 222 miliar.
User Rating: 5 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Pada dasarnya, Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Terdapat dua jenis Pinjaman Luar Negeri yaitu Pinjaman Luar Negeri Tunai dan Pinjaman Luar Negeri Kegiatan. Pada artikel ini, kami akan membahas lebih lanjut terkait Pinjaman Luar Negeri Tunai
User Rating: 5 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Hakim sebagai pejabat peradilan memegang peranan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki wewenang yang luas dan dijamin oleh hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang hakim tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk memutuskan perkara, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Perdagangan online semakin berkembang pesat, banyak e-commerce yang menawarkan berbagai kemudahan fasilitas yang membuat masyarakat lebih memilih berbelanja secara online dibanding berbelanja secara langsung di toko. Bagi pelaku usaha, ini merupakan keuntungan karena dengan menjual produk/jasa secara online, jangkauan konsumennya juga menjadi lebih luas. Namun, di balik kemudahan ini, ada regulasi yang harus ditaati guna menjaga transparansi dan perlindungan konsumen.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Perlindungan hak konsumen menjadi aspek penting dalam transaksi jual beli, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada hukum perlindungan konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya sebagai konsumen.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Penahanan adalah salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam rangka penegakan hukum melalui system peradilan pidana di Indonesia. Secara yuridis, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan penahanan ialah:
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Dalam perubahan ini, pemerintah membentuk badan baru bernama Danantara, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Keselamatan kebakaran menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia, mengingat berbagai peristiwa kebakaran yang sering terjadi di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan kawasan industri. Selain mengancam keselamatan jiwa, kebakaran juga dapat menyebabkan kerugian material yang besar.
User Rating: 0 / 5
Aghnia Maurizka Prameswari
Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mengeluarkan putusan yang menghapuskan ketentuan presidential threshold pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang sebelumnya membatasi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden (capres) jika tidak memenuhi ambang batas minimal suara tertentu pada Pemilu legislatif.